ATR/BPN Tetapkan Tujuh Layanan Utama untuk Percepatan Pelayanan Pertanahan
ATR BPN sebut tujuh layanan prioritas – Jakarta – Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menetapkan tujuh layanan utama yang bertujuan mempercepat dan mempermudah proses administrasi pertanahan serta tata ruang. Pelayanan ini telah menjangkau 6.481.784 berkas, mencapai 78 persen dari total permohonan yang ada. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan Agung, menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan.
Detail Tujuh Layanan Prioritas
Layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah yang diberikan dalam waktu satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan durasi serupa, serta hak tanggungan elektronik yang selesai dalam tujuh hari kerja. Selain itu, roya dapat diselesaikan dalam lima hari kerja, sementara peralihan hak tanah juga memerlukan lima hari kerja. Pendaftaran surat keputusan (SK) diberikan dalam tempo sepuluh hari kerja. Untuk permohonan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM), layanan ini diberlakukan dengan SOP lima hari kerja. Dalam hal ini, ATR/BPN fokus pada pelayanan untuk rumah tinggal, toko, dan kantor.
“Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan,” kata Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.
Menurut Dalu Agung Darmawan, transformasi digital dalam layanan pertanahan telah memberikan hasil signifikan. Tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik, menjadi fokus utama reformasi birokrasi. Dia menekankan bahwa penyederhanaan proses bisnis di bidang HT-El membantu memangkas tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.
Dalam layanan informasi pertanahan, data tercatat hingga kini telah terdapat 17.821.694 permohonan pengecekan elektronik, 936.067 SKPT elektronik, dan 1.516.709 layanan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik. Peralihan hak tanah melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN memastikan pelaporan akta dilakukan paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat. Hal ini bertujuan mencegah transaksi berulang yang memiliki niat tidak baik.
Perkembangan HT-El Menunjukkan Pertumbuhan Positif
Lebih lanjut, Dalu Agung menyebutkan bahwa implementasi HT-El terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekosistem pembiayaan nasional. Pada Juni 2026, telah terbit 5.727.063 HT-El dengan nilai total mencapai Rp5.792 triliun. BPN dikatakan didukung oleh 4.540 mitra kreditur dalam upaya mempercepat layanan ini.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” lanjutnya.
Menurutnya, nilai HT-El terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilai total mencapai Rp1.008,81 triliun, dan hingga Juni 2026, realisasi mencapai Rp409,78 triliun. Angka ini mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam menghadirkan layanan digital yang efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan HT-El juga membantu mengurangi birokrasi dengan memangkas langkah-langkah yang sebelumnya memakan waktu lebih lama.
Pengaruh Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik
Digitalisasi layanan pertanahan, menurut Dalu Agung Darmawan, menjadi salah satu strategi utama dalam merespons dinamika pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya HT-El, pengguna jasa tidak perlu menghadapi proses fisik yang rumit, sehingga mempercepat pengambilan keputusan kredit. Selain itu, sistem ini juga memastikan keakuratan data yang diperoleh, baik oleh pihak perbankan maupun masyarakat umum.
Upaya ATR/BPN ini tidak hanya berdampak pada kecepatan pengurusan berkas, tetapi juga pada kepastian hukum dan transparansi. Pemangkasan tahapan administrasi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang semakin terstruktur. Dalu Agung menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan instansi terkait.
Dalam konteks ekonomi, digitalisasi juga membantu menumbuhkan akses kredit bagi masyarakat. Dengan HT-El, proses pemberian pinjaman jadi lebih cepat dan minim risiko. Selain itu, layanan seperti SKPT elektronik dan ZNT elektronik memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi terkini mengenai status tanah dan nilai properti. Dalam beberapa bulan terakhir, peningkatan jumlah layanan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang terus meningkat dari masyarakat.
Akan tetapi, tantangan masih ada. Meski layanan elektronik telah menjangkau 78 persen dari total jumlah permohonan, sebagian masyarakat belum terbiasa dengan sistem digital. Untuk itu, ATR/BPN terus melakukan sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan ini. Pemimpin sektor ini juga menegaskan bahwa komitmen untuk mempercepat pelayanan akan terus ditingkatkan guna memenuhi target nasional.
Dengan tujuh layanan prioritas yang dijalankan, ATR/BPN berharap dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diperkirakan akan mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah. Dalam waktu dekat, BPN akan terus mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas layanan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.
