KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Audit BPK Muara Enim
KPK panggil tiga saksi di kasus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah strategis dalam proses penyidikan kasus suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam perkembangan terbaru, KPK panggil tiga saksi di kasus ini untuk memberikan keterangan lengkap terkait perkara yang sedang ditangani. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut saat memberikan keterangan pers di Jakarta pada hari Kamis. Ia menjelaskan bahwa ketiga saksi yang dipanggil terdiri dari RUM yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, serta MUL dan ILK yang berasal dari sektor swasta.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama RUM selaku ibu rumah tangga, serta MUL dan ILK selaku pihak swasta,” ujarnya.
Panggilan terhadap ketiga saksi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilakukan KPK dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada tanggal 7 hingga 8 Juni 2026, KPK berhasil menangkap sepuluh orang dalam operasi yang berlangsung secara serentak. Lima dari mereka ditangkap di wilayah Jakarta, sementara lima lainnya diamankan di Sumatera Selatan. Operasi tersebut merupakan OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam operasi ini, Bupati Muara Enim, Edison, menjadi salah satu pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Penetapan Tersangka dan Operasi Lanjutan
Perkembangan kasus ini semakin intensif dengan penetapan tersangka oleh KPK. Pada tanggal 9 Juni 2026, KPK resmi menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025–2026. Keempat tersangka tersebut meliputi Edison sebagai Bupati, Abi Nurwardani sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Cory Erin Hardi sebagai pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan dari Edison.
Tidak lama setelah penetapan tersangka pertama, KPK melanjutkan operasinya dengan melakukan OTT lanjutan pada tanggal 10 Juni 2026. Operasi ini berhasil menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Operasi tangkap tangan tersebut merupakan OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, menunjukkan intensitas tinggi dalam penanganan kasus ini. KPK terus memanggil saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Ekspansi Daftar Tersangka
Kasus ini semakin kompleks dengan penetapan tersangka tambahan pada tanggal 11 Juni 2026. KPK menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025. Kelima tersangka tersebut adalah Edison, Cory Erin Hardi, Fika Nur Alawi sebagai Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Augusz Dewanggara yang merupakan pihak swasta dan pernah menjabat sebagai staf ahli anggota DPR RI sebelum kini bertugas di BPK RI, serta Titin Rita Lestari sebagai ASN BPK RI yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Penyelidikan KPK terhadap kasus ini menunjukkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah daerah, aparatur BPK, hingga perwakilan dari sektor swasta. Proses pemanggilan saksi-saksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengondisian audit yang terjadi dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap tersebut. KPK terus melakukan pendekatan komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat dalam kasus ini dapat dimintai keterangan secara lengkap dan akurat. Dengan KPK panggil tiga saksi di kasus ini, proses penyidikan diharapkan berjalan lebih lancar dan transparan.
