Haedar Nashir: Pendidikan Bukan Urusan Kekuasaan, Apalagi Uang
Special Plan – Yogyakarta, Sabtu – Dalam sebuah wawancara di Bantul, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan pesan penting kepada para pemangku kebijakan pendidikan. Ia menekankan bahwa pengabdian dalam dunia pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan atau aspek ekonomi. “Kesalahan besar jika pendidikan dianggap sebagai alat untuk memperkuat posisi kekuasaan, apalagi dijadikan faktor penghasilan finansial,” ujar Haedar. Pernyataan ini diungkapkannya dalam konteks tuntutan untuk menjaga integritas pendidikan yang seharusnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Mengembalikan Fungsi Pendidikan ke Akar
Menurut Haedar, pendidikan adalah tanggung jawab besar bagi generasi masa depan. “Kita perlu memahami bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mengisi jabatan atau memenuhi keinginan politik,” imbuhnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus berlandaskan prinsip yang mendasar, yakni memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, bukan hanya mencari keuntungan materi. “Jika pendidikan hanya dianggap sebagai jalan untuk meraih kekuasaan, maka arahnya akan terus berubah sesuai dengan penguasa yang berpindah,” jelasnya.
“Pendidikan adalah wahana untuk membangun bangsa, bukan alat untuk memperoleh jabatan atau uang. Jika kebijakan pendidikan terus berputar di antara kepentingan kekuasaan, maka kita akan kehilangan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang sejati.”
Haedar juga meminta kepada semua pemangku kepentingan, mulai dari kepala dinas hingga direktur institusi pendidikan, untuk tetap konsisten dalam prinsip ini. “Mereka yang diberi amanah harus menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif, dan tidak bisa disamakan dengan urusan jabatan,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang konsisten bisa menghasilkan dampak jangka panjang, sedangkan keputusan yang tergesa-gesa seringkali hanya memberi solusi sementara.
Kendala dalam Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang
Dalam diskusinya, Haedar menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan. “Setiap pergantian pemerintahan sering kali menyebabkan arah pembangunan pendidikan terhenti, dan seolah-seolah kita mulai dari awal setiap kali ada perubahan kebijakan,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat praktis dan jangka pendek, meski penting, tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Kita belum memiliki roadmap yang jelas untuk mengarahkan pendidikan menuju tujuan utamanya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika tidak ada strategi yang terpadu, maka setiap perubahan kebijakan akan memicu kekacauan.”
Menurut Haedar, Muhammadiyah telah berkiprah di bidang pendidikan selama lebih dari seratus tahun. “Sejak awal, Muhammadiyah berupaya mencerdaskan masyarakat dari tingkat keluarga menengah ke bawah, terlebih dalam masa kemerdekaan ketika pemerintah belum hadir secara penuh,” paparnya. Ia menegaskan bahwa kontribusi ini tidak hanya berupa sekolah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan.
Kebutuhan Strategi Pendidikan yang Komprehensif
Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Haedar menilai diperlukan perubahan konseptual dalam cara pandang pendidikan. “Kita perlu melakukan reorientasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi pendidikan agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang efektif membutuhkan konsistensi dan kebijakan yang selaras dengan visi jangka panjang.
“Visi Pendidikan Emas 2045 adalah langkah awal yang baik, tetapi kita harus melanjutkannya dengan strategi yang berkelanjutan. Jika hanya mengandalkan visi, tanpa implementasi yang jelas, maka pendidikan akan tetap terjebak dalam paradigma yang kurang memadai.”
Haedar juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat tentang pendidikan yang inklusif. “Kita harus memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi milik kelompok tertentu, tetapi bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat,” katanya. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi jembatan untuk memperluas akses dan kesempatan, bukan sekadar alat untuk mengejar keuntungan.
Peran Pemerintah dan Sekolah dalam Pendidikan Emas 2045
Menurut Haedar, pencapaian Pendidikan Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan institusi pendidikan. “Tujuan ini tidak bisa terwujud hanya dengan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen dari para pengelola sekolah dan guru,” ujarnya. Ia menekankan bahwa reaktualisasi sistem pendidikan adalah kunci untuk mencapai visi tersebut, termasuk dalam memastikan bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mencerdaskan bangsa secara holistik.
“Kita perlu mengubah cara pandang bahwa pendidikan hanya sebatas konsumsi. Jika pendidikan dianggap sebagai investasi, maka kita akan melihat dampaknya dalam waktu jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi nasional.”
Haedar menilai bahwa pendidikan juga harus menjadi ruang untuk menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. “Kita harus menghadirkan lingkungan belajar yang fleksibel, agar anak-anak bangsa bisa mengikuti perubahan zaman tanpa ke
